dwilidiawati belajar sejarah: KEBIJAKAN B.J.HABIBIE ATAS DASAR PEMIKIRANNYA MENGENAI KEBEBASAN DAN DEMOKRASI

KEBIJAKAN YANG DIJALANKAN B.J.HABIBIE

ATAS DASAR PEMIKIRANNYA

MENGENAI KEBEBASAN DAN DEMOKRASI

Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

Sejarah Politik

yang dibina oleh Bapak Daya Negri Wijaya M.A

Oleh

Dwi Lidiawati

130731615709

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN SEJARAH

September 2014

1. LATAR BELAKANG

Belenggu orde baru masih dikenang sampai saat ini, memang harus diakui bahwasanya setiap kebijakan pasti ada unsur positif dan unsur negatif. Unsur negatif dari pemerintahan Soeharto yang sudah tidak dapat dibendung lagi oleh rakyat khususnya mahasiswa, membuat mahasiswa berdemonstrasi menuntut presiden Suhartoe lengser dari bangku kepresidenannya. Era perebutan reformasi ini yang merupakan masa kelam pemerintahan di Indonesia. Masa-masa itu mengingatkan kita pada peristiwa di hari-hari terakhir Soekarno di awal enampuluhan (Suseno, 1996:240). Para mahasiswa menuntut perubahan baik dibidang ekonomi dan dibidang politik. Sebenarnya pembaharuan harus terus-menerus terjadi dalam perjalanan hidup manusia dan masyarakat setiap hari (Sindhunata, 2000:99). Mungkin ungkapan itulah yang ada dibenak para mahasiswa yang menuntut perubahan sistem dengan dijalankannya reformasi. Menurut Hegel, manusia sebagai kemungkinan harus berkembang menjadi kenyataan (Sindhunata, 2000:99). Dari pernyataan Hegel tersebut manusia tidak dapat ditahan, ditekan, dan dibatasi dengan adanya sistem pada masa Orde baru. Masa perebutan reformasi merupakan langkah awal untuk mendobrak otoritas orde baru yang telah berjalan dalam kurun waktu puluhan waktu.

Paska orde baru keadaan Indonesia kacau dan porak-poranda, terjadi krisis di berbagai bidang. Krisis yang ditinggal oleh era orde baru begitu saja. Krisis yang paling menonjol adalah krisis ekonomi yang mencekik ekonomi rakyat, dan belum ada bantuan dari pihak manapun untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, dan krisis politik yang belum ada titik terang dalam penanganannya. Sehingga dapat dibayangkan bahwa sangat sulit bagi B.J.Habibie dalam keadaan yang sedemikian. Bahkan ketua umum SMPT UI Rama Pratama mengatakan “apakah akan menjamin kalau pak Harto diganti akan terjadi semua perubahan di negeri ini?” (Sindhunata,2000:104). Rakyat khususnya mahasiswa telah membeli mahal demi tercapainya reformasi, dengan menggelar demonstrasi dimana-mana, demonstrasi yang memakan banyak waktu, dan sudah banyak korban yang berjatuhan demi tercapainya reformasi untuk tanah air tercinta. Masa Orde baru yang kelam telah membuat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Dan hal itu masih bergulir ketika masa kepemimpinan presiden B.J.Habibie. rakyat tidak meletakkan kepercayaan secara penuh kepada beliau. Sebagai relasi intersubyektif. Kepercayaan adalah sebentuk komunikasi antarmanusia dan antar kelompok (Sindhunata, 2000:90). Rakyat atau khususnya mahasiswa telah hilang kepercayaan karena tidak adanya komunikasi yang terjalin antara rakyat dan pemerintah. Banyak kebijakan atau urusan pemerintahan yang tidak diketahui oleh rakyat umum.

Mengetahui seputar kebijakan B.J.Habibie merupakan suatu hal yang penting dari penulisan proposal penelitian ini. Karena pencacatan demokrasi, penyalahgunaan wewenang, mengenai kedudukan presiden, makna dari pasal 28 UUD 1945, peran ABRI, adalah beberapa masalah yang mutlak yang harus diperbaiki atau dirubah di era reformasi. Pada era orde baru demokrasi dilaksanakan tidak sesuai dengan pandangan dan cita-cita demokrasi dari pendiri republik Indonesia yaitu pandangan Hatta dan pandangan Supomo, maka dari itulah pada era reformasi ini diharapkan dapat menutup masalah-masalah yang melukai demokrasi yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa.

Dari penuturan dan uraian latar belakang atau alasan pemilihan topik proposal penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan menuliskan mengenai “Politik Yang Dijalankan B.J.Habibie Atas Dasar Pemikirannya Dalam Kebebasan Dan Demokrasi”. Karena dirasa setiap kebijakan yang dijalankan tidak jauh dari pemikiran beliau mengenai kebebasan dan demokrasi yang ada kalanya dipandang berbeda oleh pihak-pihak lain. Dan tidak dapat dianggap rendah pengetahuan intelektual beliau yang sangat tinggi.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja B.J.Habibie dalam menanggapi setumpuk masalah yang ditinggalkan paska orde baru dikaitkan dengan pemikirannya mengenai kebebasan dan demokrasi?

2. Bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang diterapkan oleh B.J.Habibie?

3. Bagaimana hasil dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan B.J.Habibie?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kinerja b.j.habibie dalam menganggapi setumpuk masalah yang ditinggalkan paska orde baru yang dikaitkan dengan pemikirannya mengenai kebebasan dan demokrasi

2. Menganalisis proses pelaksanan dari politik yang diterapkan b.j.habibie

3. Mengetahui hasil dari politik-politik yang dijalankan B.J.Habibie

4. MANFAAT PENELITIAN

A. Untuk peniliti

1. Dapat memberikan wawasan baru mengenai upaya-upaya politik yang dilakukan b.j.habibie kala masa reformasi awal dan hubungan kebijakan tersebut dengan pemikiran kebebasan dan pemikiran demokrasi B.J.Habibie

2. Dapat memberikan informasi mengenai upaya, proses, dan hasil dari politik yang diterapkan b.j.habibie

B. Untuk jurusan sejarah

1. Dapat memperkaya referensi di jurusan sejarah dalam kaitannya politik yang dilakukan oleh b.j.habibie

2. Dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan kajian dalam mata kuliah sejarah politik dan sejarah indonesia kontemporer

3. Bisa memberikan stimulus atau rangsangan dalam penelitian politik b.j.habibie

C. Bagi masyarakat luas

1. Dapat memperkayaya wawasan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil b.j.habibie

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode penelitian sejarah. Metodologi sejarah adalah seperangkat sistem yang berisi asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan dan prosedur, metode dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan bukti sejarah (Lucey dalam Syamsuddin, 1984:22). Menurut syamsuddin yang dimaksud metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (syamsuddin,1996:17). Dalam kaitan metode sejarah penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori-teori ilmu sosial untuk membantu menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau berkaitan “Dengan Upaya Politik Presiden B.J.Habibie Dalam Masa Euforia Reformasi Yang Khas Pada Tahun 1998 Sampai 1999”. Dalam penelitian historis, ada empat tahapan yang harus dilalui, yaitu:

a) Heuristik

Heuristik merupakan pengumpulan data, pengumpulan dara berupa data atau sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Susanto Heuristik merupakan pengumpulan obyek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan (Susanto, 1986:18). Bahan-bahan atau sumber ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Menururut Sjamsudin (1996:80) sumber primer adalah evidensi atau bukti yang yang sejaman dengan sustu peristiwa yang terjadi. Sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Arsip

Dalam penelitian ini arsip yang hendak digunakan adalah arsip nasional RI (ANRI) mengenai Reformasi. Dari arsip tersebut diharapkan memperoleh informasi yang valid dan kredible mengenai jalannya awal reformasi di Indonesia khusunya mengenai kebijakan yang dilakukan presiden B.J.Habibie dan mengenai kepemimpinan B.J.Habibie selama kurang lebih setahun itu.

2) Surat kabar

Surat kabar yang akan digunakan adalah surat kabar yang beredar ketika zaman reformasi. Banyak surat kabar yang beredar baik surat kabar dalam negeri atau surat kabar luar negeri karena pada saat reformasi merupakan masa kebebasan pers. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dapat menggunakan surat kabar kompas (jacoeb oetama), jawa pos (dahlan iskan), media Indonesia (Surya Paloh), media nusantara citra (Hary Tanusoedibjo), dan tempo (Gunawan Mohammad). Surat-surat kabar tersebut merupakan surat kabar yang ada pada saat reformasi, sehingga diharapkan salah satu atau semua surat kabar akan memberikan informasi yang lengkap mengenai peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia. Surat kabar pada zaman itu mungkin tidak akan sebanyak seperti sekarang. Karena pada zaman itu baru diperbolehkan pers atau media massa mengangkat masalah yang menyangkut dunia pemerintahan Indonesia. Surat kabar pada zaman itu sangat berguna untuk mengetahui bagaimana reformasi itu dilaksanakan di Indonesia. Dampak dari surat kabar dibuktikan karena adanya surat kabar pula mahasiswa menuntut presiden B.J.Habibie untuk turun sebagai presiden.

3) Data Lisan

Data lisan yang dapat digunakan adalah data lisan dari orang yang masih hidup pada saat reformasi berlangsung yang dapat memberikan penyaksian mengenai kehidupan masa reformasi. Yaitu Arfianda Bachtiar adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti demonstrasi menuntut reformasi, beliau juga teman karib dari Elang Mulia Lesmana yang gugur dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi atau biasa disebut pahlawan reformasi kita. Arfianda Bachtiar atau dikenal dengan Frankie alumni Universitas Trisakti angkatan 1996 yang kiranya dapat memberikan informasi atau komentar mengenai reformasi yang kurang lebih berjalan 15 tahun silam. Baliau ini sebagai tokoh lisan yang berperan dalam menyaksikan peristiwa reformasi, dan ikut dalam aksi tersebut. Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yaitu berupa buku-buku yang membahas reformasi di Indonesia, artikel-artikel dalam buku dan artikel-artikel dalam majalah atau jurnal.

b) Kritik

Menurut Syamsuddin kritik adalah menganalisi secara kritis sumber-sumber sejarah (Syamsuddin, 1996:20). Setelah mengumpulkan sumber-sumber atau data pada tahap heuristik, maka data-data tersebut harus dikritisi. Didalam tahapan kritik ini terdapat dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam hal ini yang didahulukan adalah kritik ekstern karena untuk mengetahui otentik tidaknya sumber sejarah yang diperoleh.

Kritik ekstern dalam kaitan teks, dalam penelitian ini berkaitan dengan arsip dan surat kabar. Teks berhubungan dengan bahan yang digunakan untuk menyajikan sumber sejarah, sudah sesuai dengan pada zaman itu atau anasinkron. Kemudian kritik intern. Selain bahan yang digunakan, juga bisa dikritisi mengenai ejaan yang digunakan. Karena pada masa reformasi ejaan yang digunakan masih ejaan lama.

Kritik ekstern dalam kaitannya data lisan. Sumber lisan juga dapat dikritisi untuk mengurangi adanya kemungkinan missing link antara sumber arsip atau surat kabar dengan sumber lisan. Sumber lisan bisa saja terjadi akibat faktor kesehatan, ingatan, kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa saja disembunyikan atau diperbaiki dari peristiwa sejarah yang dilakukan oleh narasumber.

Kritik juga bisa dilakukan pada sumber sekunder, yaitu dengan pertanyaan tentang otentisitas terhadap sumber sekunder. Dapat dilakukan pula dengan membandingkan antara sumber sekunder yang satu dengan sumber sekunder yang lain, demi meminimalisir adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang dilakukan oleh penulis.

Setelah itu, peneliti membandingkan dari data yang lolos dalam tahap kritik ekstern antara arsip, surat kabar, dan data lisan. Kemungkinan pasti ada perbedaan, dan kemungkinan besar juga ada persamaan. Dari persamaan dan perbedaan itu sumber-sumber tersebut bisa saling melengkapi dan pasti saling berhubungan dan bergantung satu sama lain.

c) Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi sumber yang telah lolos pada tahapan kritik. Peneliti menggunakan teori kontrol sosial dan teori mengenai kebijakkan. Teori kontrol sosial dapat dijelaskan bahwa definisi problem dan penetapan agenda kebijakan pada dasarnya adalah hasil dari kompetisi antarkelompok yang berbeda (Truman, 1951; Dahl dan Lindblom, 1953, 1961; Person,2008:127) yaitu mahasiswa menjadi kontrol yang dapat menuntut perubahan. Mahasiswa sebagai agent of change dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan B.J.Habibie yang dirasa sesuai atau tidak sesuai dengan konsep dari reformasi yang sebenarnya. mahasiswa selalu menuntut perbaikan untuk kesejahteraan rakyat. Lengsernya orde lama menjadi orde baru, lengsernya orde baru menjadi reformasi, serta lengsernya presiden B.J.Habibie yang selama kurang lebih satu tahun mempertahankan status quo di Indonesia pada awal reformasi adalah hasil dari kontrol yang dilakukan oleh mahasiswa.

Kinerja B.J.Habibie pada awal kedudukannya sebagai presiden dirasa telah totalitas dalam menanggapi tuntutan reformasi. Pemikiran intelektual B.J.Habibie yang sangat luar biasa dapat diketahui dengan memberikan dialog semacam ini “saya tampak emosional kalau berbicara, ekspressif seperti yang anda lihat. Tetapi dalam berpikir saya tidak emodional. Saya berpikir secara sistematik. Bedanya dengan orang-orang sekarang, bicaranya tenang, tetapi cara berpikirnya emosional”. Dapat ditangkap bahwasanya beliau memiliki sistem pemikiran yang sistematik dan tidak selalu sama dengan apa yang diekspresikan, sehingga dapat mengendalikan hati, ekspresi, pikiran, dengan ucapan. Pemikiran B.J.Habibie selanjutnya adalah mengenai pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa itu seharusnya seperti dua sayap pesawat terbang. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa. Sayap kiri adalah pembangunan ilmu dan teknologi. Keduanya harus ada, tidak biisa hanya salah satu saja. Pemikiran beliau juga nampak tentang penghapusan GBHN, beliau merasa seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan, karena mengapa apapun yang berbau orde baru pasti dihapuskan, kalau GBHN dihapus mau jadi apa Indonesia ini. B.J.Habibie telah mencurahkan pikiran, tenaga, dalam bentuk kebijakan yang diputuskan pada awal reformasi. Beliau memperbaiki segala penyelewangan baik dibidang ekonomi atau politik pada era orde baru, membebaskan tapol atau napol, menghidupkan kebebasan pers, menghapus tata niaga, membersihkan monopoli dan nepotisme keluarga cendana sesuai dengan suasana reformasi, ABRI berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman (Sanjoto, 1999: 38). Dan masih ada kebijakan-kebijakan lain yang pada dasarnya didasari tujuan positif untuk rakyat. kemudian pemikiran B.J.Habibie mengenai kebebasan adalah rakyat diberikan kebebasan dengan sebebas-bebasnya dengan dipagari adanya aturan konstitusi yang tetap melindungi kebebasan yang diberikan tersebut. Kebebasan ini ditandai dengan kebijakan kebebasan pers yang dicanangkan, kebebasan berpendapat, beragumen didepan umum. Mengesahkan perangkat internasional dibidang HAM, desimnasi informasi dan pendidikan dibidang HAM, penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM, pelaksanaan isi perangkat internasional bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Sedangkan pemikiran mengenai demokrasi adalah mengutamakan suara rakyat daripada suara parlemen. Karena demokrasi yang sebenarnya adalah berada sepenuhnya dari, oleh, dan untuk rakyat. sehingga B.J.Habibie mengusahakan bahwa demokrasi berjalan dengan sebenar-benarnya.

Kemudian penulis menggunakan teori mengenai kebijakan yang dituturkan May dan Widausky. Penulis dapat mengidentifikasi bahwa dalam pemutusan kebijakan yang diambil presiden B.J.Habibie belum matang, sehingga banyak mengalami kegagalan, atau tidak semua rakyat Indonesia menerima positif atas kebijakan yang beliau ambil. B.J.Habibie pada saat awal reformasi sangat serba sulit. Seluruh rakyat Indonesia mendesak dilakukan perbaikan ekonomi dan politik secara cepat, sedangkan keadaan yang dihadapi tidak menjangkau untuk dilakukan perbaikan dengan waktu singkat. Penyelewangan atau kerusakan sistem telah mengakar, sehingga sangat sulit jika dilakukan dalam waktu sekejap. Atas desakan itulah akhirnya B.J.Habibie tidak memiliki cara lain, selain melakukan perubahan secara drastis dengan kebijakan yang ekstrem pula, sedangkan rakyat pula belum siap menghadapi kebijakan yang diputuskan beliau. Seperti misalnya dalam hal perbaikan dibidang ekonomi B.J.Habibie memutuskan untuk menaikan BBM, biaya transpor, dan biaya barang-barang sembako. Demi meyakinkan IMF kepada pemerintahan Indonesia, dan pada akhirnya diharapkan IMF membantu perekonomian Indonesia yang anjlok pada waktu itu. Menurut Interpretasi penulis B.J.Habibie mengalami dilema dalam hal kebijakan. Karena ada banyak kebijakan yang harus ditetapkan, dengan jangka waktu yang bersamaan. Sehingga sangat sulit memikirkan secara matang atas apa yang akan dilaksanakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Interpretasi terhadap rakyat Indonesia pada awal reformasi di Indonesia. Rakyat sudah jenuh dengan pemerintahan orde baru yang menekan fisik, psikis, serta perekonomian rakyat. oleh sebab itu rakyat ingin cepat beranjak dari masa itu, dan ingin cepat-cepat melakukan perbaikan secara revolusi. Kebijakan yang dilakukan B.J.Habibie tidak semuanya siap dihadapi rakyat. seperti kenaikan harga-harga sembako. Kebijakan itu malah membuat rakyat semakin sengsara dan akhirnya menilai B.J.Habibie tidak memenuhi aspirasi rakyat. selain itu sejak awal B.J.Habibie telah krisis kepercayaan akibat statusnya sebagai wakil presiden adalah merupakan suatu aksi nepotisme yang dilakukan Soeharto pada era orde baru. Kenyataan itu semakin membuat B.J.Habibie dalam keadaan yang gelap.

d) Historiografi

Historiograsi merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam metodologi sejarah. Setelah dilakukan heuristik (pengumpulan data), tahap kritik (ekstern, intern), tahap interpretasi. Historiografi menurut Gottschalk adalah usaha untuk mensintesiskan data-data dan fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam buku atau artikel maupun perkuliahan sejarah (Gottschalk dalam Syamsuddin, 1996:17). Dalam penulisan sejarah penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan.

6. DEFINI ISTILAH

1) Kebijakan

Menurut lasswell (1970) kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah

Menurut anderson (1979) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan mmasalah

Menurut Eulau (1977) kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang tergabung dan berulang-ulang pada merekan yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

2) Demokrasi

Menurut H. Harris Soche (Yogyakarta: Hanindita, 1985) demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat unru orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

7. KAJIAN TEORI

1. Konsep Harold Laswell

Konsep Harold Laswell tentang analisis atau ilmuan kebijakan meliputi sejumlah peran dan tipe yaitu: dokter bagi personalitas politik, insinyur sosial, pengumpul intelegensi, advokad kebijakkan, mahasiswa administrasi politik. Tiga karakter terakhir itulah yang muncul sebagai “tipe” dominan analisis kebijakan (Parson, 2008:31). Kelebihan teori ini menganggap bahwa kebijakan dapat dianalisis oleh beberapa tipe masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah tidak semua tipe masyarakat dapat menganalisis dalam kebijakan, misalnya dalam pemerintahan otoriter teori ini tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Teori ini jika dikaitkan dengan tercapainya reformasi karena adanya tuntutan dari mahasiswa dan adanya MPR sebagai advokad kebijakan. Tercapainya reformasi yang diidam-idamkan seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Kontrol Sosial

Dari perspektif pluralis, definisi problem dan penetapan agenda kebijakan pada dasarnya adalah hasil dari kompetisi antarkelompok yang berbeda (Truman, 1951; Dahl dan Lindblom, 1953, 1961; Person,2008:127). Teori ini dapat dikaitkan dengan era reformasi bawasanya menuntut raformasi yang dicanangkan presiden Sioeharto setelah atau pada tahun 2003, nyatanya agenda kebijakan itu dapat dipatahkan oleh kelompok Intelengensi mahasiswa. Sesuai dengan yang ditulis oleh Parson dalam bukunya “Publik policy pengantar teori dan praktik analisis kebijakan ” menyatakan bahwa :

Kekuatan untuk mempengaruhi pasang surutnya suatu isu atau keluar masunya pada agenda kebijakan dianggap lebih tersebar ketimbang terkonsentrasi, dan meskipun versi pluralisme awal mengakui bahwa kekuasaan dan pengaruh tidak didistribusikan secara equal, pembuatan kebijakan dianggap sebagai sesuatu yang terbuka bagi kebebasan berbicara dan debat politik (Person, 2008:128).

Sesuai dengan yang ditulis Person diatas, isu-isu yang diterima oleh presiden Soeharto ketika berada di Mesir, dan ketika kembali ke tanah air tuntutan kelompok mahasiswa menjadi bumerang bagi kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Serta ketika presiden B.J.Habibie menetapkan sejumlah rencana untuk tetap mempertahankan status quo Indonesia dengan kebijakan-kebijak yang lain yang ditawarkan, akhirnya runtuh dengan tuntutan pemilu 1999. Pernyataan Person mempertegas bahwa kebebasan mengubah kebijakan itu terbuka oleh sisapapun, meskip un berada pada otorita pemerintah yang tidak terbendung.

Ada beberapa pandangan dari ilmuan mengenai teori Kontrol agenda ini, salah satunya yaitu dari Cobb dan Elder dengan perluasan konflik, perluasan pada cara konflik diperluas dan dikelola. Menurut Parson ada beberapa cara untuk menciptakan isu yang akan mengakibatkan konflik, yaitu:

isu dibuat oleh partai yang merasa melihat ketidak adilan atau bias (penyelewengan) dalam kontribusi kekuasaan dan sumber daya, penciptaan isu demi kepentingan dan keuntungan peronal atau kelompok tertentu. Isu tercipta akibat peristiwa yang tak terduga, dan isu dibuat oleh “orang yang selalu ingin perbaikan” (Person, 2008:129).

Dari penuturan Person diatas, reformasi lebih mengarah pada isu yang dibuat oleh “orang yang selalu ingin perbaikan”, dalam kontek ini adalah mahasiswa. Mahasiswa melihat krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan penderitaan rakyat, krisis ekonomi ini ada kaitannya dengan krisis politik di Indonesia kala itu, sehingga mereka (mahasiswa) menuntut perbaikan dan perubahan dibidang eonomi dan politik, dibidang ekonomi dapat diperbaiki dengan bantuan IMF yang telah disepakati, sedangkan krisis politik hanya dapat diperbaiki dengan merubah sistem pemerintahan orde baru menjadi pemerintahan reformasi.

3. Teori mengenai Kebijakan menurut May dan Widausky

Dalam memutuskan kebijakan itu adalah berawal dari problem, problem tersebut didefinisikan, di identifikasi respon atau solusi alternatif, dari tahap itu ke evaluasi opsi, dari evaluasi opsi ke seleksi opsi kebijakan, kemudian di implementasi setelah diseleksi opsi kebijakan tadi, dan yang terakhir adalah evaluasi (Parson, 2008:80).

Kelebihan teori ini adalah menggunakan proses pemutusan kebijakan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kekurangan teori ini adalah dalam pemutusan kebijakan membutuhkan waktu yang relatif lama, dengan begitu banyak respon, ataupun opsi evaluasi solusi alternatif, jika diimplementasikan tidak semua kebijakan memiliki waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, selain itu dengan dibutuhnya waktu yang relatif lama, tidak bisa maksimal penggunaan teori ini dalam masalah B.J.Habibie yang dikejar begitu banyak keputusan kebijakan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif sempit. Dibawah ini akan digambarkan proses pengambilan kebijakan menurut May dan Widausky:

Dalam hubungan proses kebijakan yang dijelaskan May dan Widausky, sepertinya belum dilakukan secara maksimal karena dihadapkan pada keadaan yang tidak mendukung. Tidak banyak waktu yang dimiliki B.J.Habibie untuk memperbaiki Indonesia jika dilakukan proses yang lumayan rumit. Akibatnya banyak kebijakan yang tidak matang dalam proses pemutusannya. Dan kembali menjadi bumerang pada masa kepemimpinannya.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, pada BAB I atau pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Selanjutnya pada BAB II akan dituliskan mengenai kinerja B.J.Habibie dalam menanggapi setumpuk masalah yang ditinggalkan oleh era orde baru. Dalam bab ini ada beberapa yang akan diuraikan, seperti deskripsi keadaan awal reformasi yang dihadapi B.J.Habibie dan gambaran masalah-masalah yang harus dikerjakan oleh presiden baru tersebut.

BAB III akan membahas proses pelaksanaan dari politik yang diterapkan oleh B.J.Habibie. di BAB ini kiranya akan membahas pelaksanaan politik dibidang ekonomi dan dibidang pemerintahan.

Hasil dari politik-politik yang dijalankan B.J.Habibie tadi akan dibahas di bab tersendiri, yaitu pada BAB IV. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari politik-politik yang telah dijalankan baik dibidang pemerintahan maupun dibidang ekonomi meliputi hasil yang bersifat positif maupun hasil yang bersifat negatif. Pada BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Secara lebih detail dapat dituliskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Rumusan Masalah Atau Fokus Penelitian

3. Tujuan Penelitian

4. Manfaat Penelitian

BAB II KINERJA B.J.HABIBIE DALAM MENANGGAPI SETUMPUK MASALAH YANG DITINGGALKAN PASKA ORDE BARU

1. Gambaran Keadaan Indonesia Baik Dibidang Pemerintahan Maupun Dibidang Ekonomi Pada Awal Era Reformasi

2. Deskripsi Masalah Yang Dihadapi B.J.Habibie Baik Dibidang Pemerintahan Maupun Dibidang Ekonomi Pada Awal Era Reformasi

BAB III PROSES PELAKSANAAN DARI POLITIK YANG DITERAPKAN OLEH B.J.HABIBIE

1. Pelaksanaan Politik Dibidang Pemerintahan

2. Pelaksanaan Politik Dibidang Ekonomi

BAB IV HASIL DARI POLITIK-POLITIK YANG DIJALANKAN B.J.HABIBIE

1. Hasil Positif Dan Negatif Politik B.J.Habibie Dibidang Pemerintahan

2. Hasil Positif Dan Negatif Politik B.J.Habibie Dibidang Ekonomi

BAB V PENUTUP

1. Simpulan Penelitian

2. Saran

DAFTAR RUJUKAN

Ehrenhalt, A. 2006. Demokrasi Dalam Cermin Politik Akar Rumput Dan Reformasi Amerika Serikat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Gottschalk, L. 1986. Mengerti Sejara. Jakarta: UI Press Universitas Indonesia

Heynes, J. 2000. Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Hikam, M. 1996. Demokrasi Dan Civil Society. Jakarta: Pustaka LP3ES

Imron, Ali. 2002. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara

Kantaprawira, R. 2006. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset

Margono. 2012. Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan. Malang: UM Press

Person,W. 1995. Public Policy Pengantar Teori Dan Praktis Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub

Rahman, F.2007. Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Depok: Koekoesan

Sanjoto. 1999. Reformasi Dalam Perspektif Sanjoto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sindunata. 2000. Sakitnya Melahirkan Demokrasi. Yogyakarta: Kanisius

Sjamsuddin, Ismaun. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta:Depdikbud

Sjamsudin, Helius.1996.Metodologi Sejarah.Jakarta:Depdikbud.

Suratman. 2002. Unjuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan Di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Suseno, F,M. 1995. Mencari Sosok Demokrasi Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Sun Printing

T. Wardaya, Baskara. 2007. Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto. Jakarta: Galang Press

9. LAMPIRAN

1. Kritik dan saran dari teman satu angkatan

a. Nama: Fahad Akbar

Angkatan: 2013

No. HP: 087850990066

Masukan: peneliti memiliki penelitian ini sudah bagus dan menarik. Mungkin hanya ada beberapa penambahan dalam sistematika penulisannya mengenai bagaimana usaha Bapak B. J. Habibie dalam usahanya mendapatkan kepercayaan kembali terhadap masyarakat Indonesia. agar penelitian ini lebih menarik lagi. Di usahakan data lisannya mencari informan yang langsung terjun ketika terjadi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998. Kalau bisa mencari lebih dari tiga orang bisa dapat informasi yang great. Thank you .....

Tindak Lanjut: Diharapkan proposal ini tidak berhenti disini, alangkah baiknya di lanjutkan untuk acara seminar kalau bisa lolos nantinya di dosen pembimbing bisa dibuat Skripsi.

b. Anita Sari

Masukan : kalau mengacu pada RPS, masksimal 10 halaman, dan itu mungkin bisa dibenahi lagi. Untuk penulisan daftar rujukan, untuk daftar rujukan juga bisa diperbaiki, untuk penulisan judul dicetak miring

c. Herlin Dwi Rahcmania

Kritik: 1. Penulisan kuripan yang lebih dari 40 kata sebaiknya ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kanan dan kiri, dan rata kanan kiri. 2. Penulisan daftar rujukan jika lebih dari satu baris, yang barik kedua menjorok kekanan 1,2 cm. 3. Menurut mas daya diproposalnya tidak perlu ada bullet and numbering

Kritik dan saran dari Kakak Tingkat

a. July Suria

Kritik: jarak antar setiap enter tidak sama, sehingga membuat penulisan tidak begitu baik untuk dibaca.

Saran : kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dalam pembuatan proposal selanjutnya yang akan dibuat kedepannya.

b. Yuni Husna

Kritik : latar belakang yang dituliskan tidak fokus, terkesan mengarah menuju isi. Dan jika judul berbunyi politik, didalam latar belakang selalu ditulis kebijakan, nampaknya kurang sinkron.

Saran : sebaiknya melihat contoh-contoh proposal penelitian di skripsi agar bisa mempelajarinya.