PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

MAKALAH

Untuk memenuhi tugas matakuliah

Pendidikan Pancasila

yang dibina oleh bapak Prof. Hariyono M, Pd

Oleh

Danang Setiawan ()

Dwi Lidiawati(130731615709)

Dyah Anis Asmarani ()

Tunggul Alif ()

Uswanus Nur Rohman ()

 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN SEJARAH

Pebruari 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Landasan etika politik ialah filsafat pancasila dan UUD 1945. Indonesia berusaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukan atau sedang di upayakan untuk mengamalkan sila-sila dalam pancasila. Dalam filsafat pancasila terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komperhensif atau menyeluruh dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai (Kaelan,2003:85). Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tidak terkecuali di dalam kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa sila-sila pancasila. Pancasila diterima sebagai asas bagi setiap politik, maka pembangunan dan pelaksanaan politik sebagai modal pembangunan nasional.

Etika politik sangat erat kaitannya dengan prinsip dasar negara yaitu pancasila, karena di dalam etika politik meliputi negara (state), kekuatan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), secara alokasi jika membahas tentang etika politik. Karena etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral (Kaelan:94).

Dewasa ini etika politik sering tidak di laksanakan berdasarkan prinsip dasar negara yaitu pancasila. Jika diingat bawasanya sebagai manusia, dasar pancasila tersebut meneguhkan agar etika politik senantiasa didasarkan pada hakikat manusia sebagai manusia yang beradab dan berbudaya. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak pantasnya pancasila sebagai dasar etika politik Indonesia melainkan karena individu atau aparat yang tidak sadar dan tidak memperdulikan prinsip-prinsip dalam beretika politik yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Menuruat frans magnis suseno ditinjau dari pengertian etika adalah bahwa pancasila sebagai etika politik itu untuk dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana mereka membawa diri, sikap-sikap, dan tindakan yang harus dikembangkan agar hidupnya berhasil. Pancasila sebagai filsafah bangsa dan ideologi bangsa

harus berjalan beriringan. Apabila tidak, maka akan terjadi gejolak dalam masyarakat yang merugikan nasionalisme bangsa.

Maka dari itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang pancasila sebagai etika politik. Menganalisis kedudukan pancasila dalam kontektualnya dan dalam penerapannya di dunia nyata, khususnya dalam pelaksanaan etika politik di Indonesia yang  dianggap banyak dilakukan penyelewengan dari tujuan dan cita-cita yang di idam-idamkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia.

2.      Rumusan Masalah

1)      Apa pengertian dari nilai, norma, etika, politik, dan etika politik?

2)      Bagaimana penjelasan nilai-nilai pancasila sebagai etika politik?

3)      Bagaimana sejarah perjalanan ideologi pancasila dalam etika politik di Indonesia?

4)      Bagaimana kemunduran penerapan pancasila sebagai prinsip etika politik Indonesia?

3.      Tujuan

1)      Mengetahui pengertian nilai, norma, etika, politik, dan etika politik

2)      Mampu mengidentifikasi nilai-nilai pancasila sebagai etika politik

3)      Mengetahui perjalanan ideologi pancasila sebagai etika politik di Indonesia

4)      Menganalisis kemunduran penerapan pancasila sebagai prinsip etika politik Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian nilai, norma, etika, politik, dan etika politik

Nilai biasanya diartikan “keberhargaan” atau kebaikan atau suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau dalam melakukan penilaian (dalam Kaelan, frankena:229). Terdapat banyak sekali pandangan nilai, hal tersebut tergantung pada titik tolak dan sudut pandang masing-masing. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, namun bukan obyek itu sendiri (Kaelan,2003:87). Di dalam nilai terkandung cita-cita, harapan-harapan, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dambaan-dambaan, keinginan-keinginan, dan keharusan untuk melakukan hal-hal yang termasuk nilai tersebut. Berbicara tentang pancasila sebagai etika politik, Idealnya seperti yang apa yang diungkapkan oleh Notonegoro bahwa nilai pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai kerohanian yaitu segala sesatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia. Sedangkan nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

Norma merupakan bentuk konkrit serta formulasi dari nilai yang lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara nyata dan konkrit. Dalam perkembangannya nilai dan norma senantiasa berhubungan dengan norma dan etika. Perbedaan yang lebih nyata lagi dari moral dan etika adalah semua orang memiliki tingkat moralitas yang berbeda-beda, namun setiap orang tidak perlu memikirkan pemikiran yang kritis terhadap etika untuk dirinya sendiri. Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar didalam hubungan manusia.

Etika dan moral sering digunakan sebagai persamaan. Di balik kedua istilah ini tersirat dua tradisi pemikiran filsafat moral yang sangat berbeda. Moral merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk. Yang dianggap sebagai nilai mutlak.  Moral mengacu pada pertanyaan “apa yang harus dilakukan?”. Jadi moral itu mengacu pada baik-buruknya manusia terkait dengan tindakan sikap dan cara mengungkapkannya. Sedangkan etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus

imperatif. Karena bisa juga hipotesis. Etika mengacu pada pertanyaan “bagaimana hidup yang baik?”. Pengertian etika jika dihubungkan etika politik secara substansif etika politik tidak dapat dipisahkan dengan manusia sehingga erat kaitannya dengan pembahasan moral. Moral merupakan subyek etika. Etika politik menekankan bahwa kebaikan manusia didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Pengertian Politik berasal dari kata “politics” yang berarti pengambilan keputusan untuk melakukan kebijakan-kebijakan diperlukan kekuasaan (power), dan kewenangan (authority). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi. Bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution) serta alokasi (allocation) (dalam kaelan, Budiardjo:8,9). Politik menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber yang ada.

Etika dalam politik termasuk etika praktis. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral (kaelan:86). Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (suseno:1987). Sebenarnya etika lebih banyak berhadapan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia (kattsoff:1986). Etika politik yang merupakan subyek dari adalah manusia. Sehingga sangat berkaitan dengan moral.

2.      Nilai-nilai pancasila sebagai etika politik

Pancasila merupakan suatu nilai sehingga menjadi sumber dari segala penjabaran norma-norma (kaelan:85). Oleh karena itu pancasila sebagai nilai yang menghasilkan norma-norma yang dijalankan oleh rakyat indonesia. Seperti  norma moral meliputi tingkah laku atau perbuatan yang nyata dilakukan oleh masyarakat. Norma hukum meliputi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri.

Nilai yang ada didalam pancasila dijabarkan kedalam norma-norma meliputi; pancasila dijabarkan di dalam moralitas atau norma-norma etika sehingga pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Sila-sila dalam pancasila pada hakikatnya hanya merupakan nilai-nilai etika dasar bukan langsung bersifat normatif atau praktis.

Ciri-ciri etika politik  pancasila adalah sistem politik yang bersifat kekeluargaan dan gotong-royong dengan pegangan utama yaitu apapun yang dilakukan dalam sistem politik harus berpegang pada ketuhanan yang maha esa, menghargai hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia serta menjamin hak minoritas. Pengambilan keputusan sebisanya didasarkan atas musyawarah untuk hasil yang mufakat bersendi atas hukum. sistem politik tidak didasarkan oleh satu agama saja, sehingga melahirkan sekuralisme (memisahkan antara negara dan agama). Dan bukti tertulis yang jelas menyatakan bahwa etika politik itu berdasarkan lima sila dalam pancasila adalah UUD 1945 pada alenia keempat.

Sila yang pertama ketuhanan yang maha esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradap adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.  Di Indonesia tidak mengutamakan hanya satu agama karena klaim agama sebagai sumber hukum akan memicu protes atau rivalitas. Jika setiap agama di pacu sebagai yang paling berhak menjadi sumber hukum, maka akan muncul masalah bila negara mengubah sistem politik hanya berdasarkan satu agama saja. Dengan demikian di pilih dan dianutlah sila pertama “ketuhanan yang maha esa” sebagai salah satu nilai dari sumber hukum. Kemudian sila yang kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan prinsip politik di indonesia sebagai bagsa yang harus memiliki politik sebagaimana adil, setiap orang berkedudukan harkat, martabat yang sama dan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang beradab. Prinsip sila yang ketiga adalah “persatuan indonesia” bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia yang hidup di dunia dan hidup bersama untuk mewujudkan cita-cita serta kesejahteraan bersama. Manusia mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, dan harus mendapatkan jaminan hukum. Yang disebut dengan hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Hal tersebut juga termasuk dalam prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila ke empat menjelaskan bahwa politik Indonesia itu berdasarkan perwakilan, jadi rakyat memiliki wakil dalam politik indonesia. Sila kelima sebagai cita-cita politik indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Etika politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dijalankan sesuai dengan 1) asas legalitas (legitimasi hukum) yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. 2) disahkan dan dijalankan secara demokrasi (legitimasi demokrasi). 3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral (legitimasi moralitas). (dalam Kaelan, Suseno,1987:115). Indonesia merupakan negara hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu “keadilan dalam hidup bersama sebagaimana terkandung dalam sila ke V”.

            Lima prinsip dasar etika politik pancasila, pertama; pluralisme yaitu kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya politik di Indonesia menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti perbedaan pandangan hidup, agama, budaya, adat. Sehingga akan menimbulkan kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi dll. Kedua hak-hak asasi manusia yaitu etika politik menjamin hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan dengan derajat dan martabatnya. Ketiga solidaritas bangsa yaitu pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dengan orang lain sehingga harus berprinsip bahwa semua warga negara memiliki nasib yang sama, tujuan yang sama, dan cita-cita yang sama. Maka etika politik harus memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Keempat yaitu demokrasi. Etika politik di Indonesia dengan prinsip “kedaulatan rakyat” semua warga negara Indonesia berkedudukan sama. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat ditambah prinsip keterwakilan”. Kelima yaitu keadilan sosial merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat.

            Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan dilakukan untuk rakyat (sila IV). Dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi didasarkan legitimasi rakyat “legitimasi demokrasi”.  Namun etika politik tidak identik dengan demokrasi, namun demokrasi digunakan sebagai sistem politik yang lebih memberi peluang bagi penyelesaian konflik secara damai. Etika politik harus didasarkan legitimasi hukum karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kegiatan pemerintah yang berhubungan antara negara dan rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Etika politik juga berprinsip pada prinsip moralitas karena di dalam etika politik moral akan membantu mempertajam makna tanggung jawab dan hukum memungkinkan untuk mengorganisir tanggung jawab (haryatmiko, 2003:186). Etika politik itu harus dilaksanakan oleh setiap individu dengan masing-masing kedudukan, kewenangan, serta hak dan kewajiban di dalam negara Indonesia.

            Hubungan hukum dan moral tidak monolitik, namun setidaknya ada lima pola. Yang pertama, moral sebagai yang menjembatani hukum dengan ideal kehidupan sosial politik. Kedua, moral sebagai sejarah konkret memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif. Tindakan moral berarti masuk dalam pertarungan kekuatan dan kekuasaan serta konflik kepentingan. Ketiga, voluntarismemoral dalam arti moral sebagai moral yang transenden, maka moral tidak bisa direduksi kedalam hukum. Selain itu moral dimengerti sebagai pemahaman kehendak sebagai kehendak murni. Yang terakhir cenderung memaksakan norma-norma.

            Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas kebebasan dan membangun intstitusi-institusi yang adil  (pawl Ricour,1990). Hidup baik bersama dan untuk orang lain sehingga tentu menerima pluralitas. Tujuan itu sesuai dengan dasar nilai pada sila-sila dalam pancasila.

3.Sejarah Perjalanan Ideologi Pancasila Sebagai Etika Politik Indonesia

sejarah bangsa Indonesia bila dikaji dalam pancasila sebagai etika politik banyak terjadi penyelewengan terhadap pancasila tersebut. Pada masa perjuangan fisik (1945-1949), demokrasi liberal (1950-1959) dan pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) sampai kelahiran orde baru.  Pada saat masa perjuangan fisik, pancasila belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih awal masa kemerdekaan, Indonesia masih mencari bentuk-bentuk politik yang ingin diterapkan. Ditambah lagi menghadapi belanda yang masih ingin kembali ke tanah air. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan komunis karena perubahan sistem dari kabinet presidensial menjadi parlementer.

Pada masa berlakunya UUDS, politik Indonesia diwarnai dengan ciri-ciri liberal. Contohnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dirubah sesuai ciri liberal bahwa mayoritas mewakili minoritas. Hal tersebut hampir perpecahan di dalam rakyat Indonesia. Memunculkan pemberontakan-pemberontakan untuk mengubah pancasila sebagai dasar negara.

Dekrit presiden secara tidak langsung membawa kita ke demokrasi terpimpin dan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Pancasila yang berasas musyawarah untuk muwakat berubah menjadi politik yang dipengaruhi kebijakan PKI. Konsep Nasakom diterapkan dalam semua kehidupan politik. Dan timbulah peristiwa G 30 S PKI. Kemudian masa Orde baru yang bertekat melaksanakan pancasila secara murni dapat melawan PKI tersebut. Asas itu dilaksanakan pada orde baru agar bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan tertib, teratur dan berkesinambungan (Darmodiharjo,1988:251). Orde baru telah tepat meletakkan pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara. Pancasila yang dijalankan sesuai ketentuan berjalannya akan dapat mewujudkan cita-cita nasional melalui pembangunan nasional, namun hal ini juga menyebabkan pengatas namaan pancasila untuk kekuasaan para pemimpin. Pancasila memeng di tegakkan, namun beberapa dapat menyalahi hak dan kewajiban warga negara.

4. Kemunduran penerapan pancasila sebagai prinsip etika politik di Indonesia

Agama merupakan salah satu dasar etika, justru terjebak di dalam politik kekuasaan. Konflik antar-agama kerap kali terjadi di Indonesia. Orang-orang tersebut menyatakan dirinya sebagai pembela kebenaran dan agama atau membela tuhannya. Hal tersebut sangat tidak pantas jika terjadi di negara yang menyatakan dirinya demokratis. Demokrasi saat ini belum menghasilkan apa-apa yang diharapkan dan di cita-citakan. Masalah demokrasi sangat sensitif, sehingga bisa menimbulkan radikalisme yang condong menanamkan kebencian dan mudah tersandung dengan kekerasan, kemudian dapat menimbulkan radikalisme yang condong menggerogoti politik kekuasaan karena faktor pendorong korupsi dan kolusi di Indonesia.

Hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pancasila sebagai dasar negara. Dan hukum merupakan salah satu prinsip dalam etika politik Indonesia. Namun hukum biasanya menjadi kendaraan bagi kepentingan orang-orang yang kuat. Hukum menjadi alat legitimasi tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa dan memiliki kedudukan tinggi di dalam negara. Sedangkan orang yang lemah tidak berdaya menghadapi hukum. hal demikian sangat jauh dari cita-cita pancasila dan tujuan hukum yakni pada dasarnya pancasila dan hukum bertujuan dan bercita-cita mencari keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu, dan solidaritas.

Terkadang legitimasi hukum dan legitimasi telah benar dilakukan, namun legitimasi moralitas gagal dalam pelaksanaan praktisnya. “bangsa ini semakin tidak bermoral” ungkapan tersebut menjadi cermin lamunan bagi politik di Indonesia. Setiap hari rakyat selalu disuguhi oleh media massa dengan tontonan para pemimpin dan pejabat yang sulit di sebut sebagai manusia yang adil dan beradab. Sehingga hal tersebut berdampak anggapan yang membangun masyarakat berpemikiran bahwa legitimasi moral itu tidak pernah terlibat di dalam etika politik Indonesia. Kematian moralitas aparat pelaksana politik Indonesia bukan sepenuhnya karena adanya pengaruh modernisasi, namun lebih karena kebringasan pemimpin terhadap rakyatnya (susetyo, 2004:4). 

Eika politik Indonesia dengan dasar pancasila yang mengakui sebagai rakyat yang berbudaya luhur warisan dari nenek moyang. Namun sekarang malah kerap disebut sebagai manusia yang tidak adil dan tidak beradab. Budi pekerti leluhur seperti hilang begitu saja, dan berganti dengan segala macam kecurangan, penipuan, dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Jika dipandang dari perspektif etika politik, nilai pancasila sama sekali sudah tidak ada penerapannya di dunia real. Etika politik lebih bersifat konvensi dan hanya berupa aturan-aturan moral. Karena etika politik sangat luas cakupannya membuat seting keberadaannya bersifat sangat longgar. Mudah di abaikan tanpa rasa malu dan rasa bersalah. Yang ditempatka pada situasi kompetisi untuk meraih kekuasaan, kewenangan, jabatan dan akses ekonomis yang begitu kuat. Rasa malu dan bersalah melanggar prinsip pancasila seperti sudah tidak nampak lagi. Hal tersebut mengapa bisa terjadi? Ada dua macam sebab. Yang pertama pudarnya nilai-nilai etis yang sudah tidak ada. Nilai-nilai etis dalam berpolitik di Indonesia mengarah pada sesuatu hal yang mengabaikan norma-norma yang telah ada. Seperti contohnya semua jabatan itu harus dibeli sesuai harga jabatannya tersebut. Dan nilai-nilai pancasila yang sudah tertanam sejak nenek moyang (leluhur) baik nilai-nilai maupun moral-moral dalam beretika politik tidak berkembang.

Tantangan yang utama dalam etika politik di Indonesia adalah kekerasan dan ketidakadilan. Tantangan tersebut terjadi dalam etika politik di Indonesia karena adanya praktik kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik pancasila, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga mengorbankan tujuan utama politik Indonesia yakni kesejahteraan bersama. Kesejahteraan hanya milik pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kekerasan yang sering terjadi bukan karena etika politik melainkan karena konflik kepentingan dan politik kekuasaan.

Meskipun pancasila sebagai etika politik sudah hampir tidak nampak, Namun masih ada setitik harapan untuk memperbaiki Indonesia. Indonesia belum pantas disebut sebagai negara yang adil dan beradab. Lebih tepatnya adalah negara yang belum adil dan belum beradab. Sangat ironis memang jika mengingat pancasila merupakan nilai luhur dari nenek moyang yang telah dilakukan terus-menerus menjadi seperti sekarang ini. Kita sebagai mahasiswa penerus masa depan bangsa dapat ikut partisipasi dengan menyampaikan aspirasi atau suara kita di media massa. Karena kritik dan saran sangat diperlukan bangsa Indonesia untuk saat ini. Selain itu dapat diperbaiki dengan memilih pemimpin yang berorientasi hanya pada rakyat, bukan dengan yang lainnya. Meskipun sangat sulit, mungkin hanya ada satu dari seribu elit politik di Indonesia.

Kita harus mencegah setiap ancaman yang membahayakan ideologi demi kelangsungan pembangunan nasional. Dan kita harus sadar bahwa terdapat beberapa falsafah dan pandangan hidup yang berbeda, hal tersebut juga dapat membahayakan hikmatnya pancaasila. Seperti liberalisme, komunisme, dan faham penyalahgunaan agama.

$AR RUJUKAN

Darmodiharjo, darji, 1988. Pendidikan pancasila di perguruan tinggi. Malang:Ikip Malang

Haryatmoko,2003. Etika politik dan kekuasaan. Jakarta: Kompas

Kaelan. 2010. Pendidikan pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Mulya, Dewi. 2014. Pancasila sebagai etika politik (online). http://dewi-mulya.blogspot.com/2012/06/pancasila-sebagai-etika-politik.html, di akses 14 pebruari 2014, 17:42

Susetyo, Benny. 2004. Hancurnya etika politik. Jakarta: Kompas

program kreativitas mahasiswa

 

             

                                                                                                

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PROGRAM PEMERATAAN TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA dengan MENGGUNAKAN SURAT PERNYATAAN yang MENGIKAT

BIDANG KEGIATAN:

                                    PKM-GAGASAN TERTULIS                                   

Diusulkan Oleh

                   Dwi Lidiawati                             130731615709

                  

                  

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

September 2013

PENGESAHAN PKM-GAGASAN TERTULIS

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

1.      Judul Program                          : Program Pemerataan Tenaga Pendidik di  Indonesia  dengan Menggunakan Surat Pernyataan yang Mengikat

2.      Bidang Kegiatan                      : (  ) PKM-AI                  ( √ ) PKM-GT      

3.      Ketua Pelaksana Kegiatan       

a.         Nama                          :Dwi Lidiawati

b.        NIM                            : 130731615709

c.         Jurusan                        : Pendidikan Sejarah

d.        Universitas                  :Universitas Negeri Malang

e.         Alamat Rumah           : Sidoharjo kec Senori Kab Tuban

f.         No HP                        : 085748339598

g.        Alamat Email              : dwilidia57@gmail.com

4.      Anggota Pelaksana                   : 2 anggota

5.      Dosen Pendamping                  :

a.       Nama                            :

b.      NIP                               :

c.       Alamat Rumah             :

d.      No. Telp/HP                 :

                                      Malang, 25 September 2013

Menyetujui

Ketua Jurusan Sejarah                                           Ketua Pelaksana Kegiatan

NIP                                                                       NIM 130731615709

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan UM                                Dosen Pendamping,

Drs.                                                                      

NIP                                                                       NIP

KATA PENGANTAR

          Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang telah diberikan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berjudul “Pemerataan Tenaga Pendidik di Indonesia”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rosulullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap senantiasa istiqomah di dalam ajaran-Nya yaitu al islam.

Penyelesaian karya tulis ini atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setulusnya kepada:

1.        ...... selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dab pengarahan selama proses penulisan karya ilmiah ini.

2.         Teman-teman kelas atas dukungannya

3.    Pihak-pihak yang terkait lainnya, yang tidak dapat kami Sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

                                                           Malang, 25 September 2013

                                                                         Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN........................................................................ 1

KATA PENGANTAR................................................................................ 2

DAFTAR ISI............................................................................................... 3

RINGKASAN............................................................................................. 4

PENDAHULUAN...................................................................................... 5

Latar Belakang................................................................................. 5

Tujuan dan Manfaat......................................................................... 5

GAGASAN................................................................................................. 6

Lampiran 2................................................................................................... 13

Lampiran 3................................................................................................... 14

Daftar rujukan.............................................................................................. 15

Pemerataan Tenaga Pendidik di Indonesia

Oleh:

RINGKASAN

            Masalah pendidikan yang masih sangat rumit salah satunya adalah masalah penataan dan pemertaan guru di Indonesia yang masih belum tertuntaskan oleh berbagai program pemerintah. Meskipun telah di upayakan oleh pemerintah, namun masalah tersebut masih dirasa sulit untuk diselesaikan. Dengan bukti banyak dilaksanakan program-program seperti yang baru-baru ini diselenggarakan, yaitu: PPG SM-3T, USAID PRIORITAS yang masih saja belum mampu mengentaskan masalah tersebut.

Masalah tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baru seperti, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang studi dan ijazah yang dimiliki. Padahal guru merupakan agen penting dalam pembelajaran, sehingga masalah itu berakibat pada tujuan pendidikan yang sesunggunya.

Lulusan sarjana guru setiap tahunnya sebenarnya telah mencapai kuota nasioal, namun masih saja banyak daerah terpencil yang kekurangan guru dan di kota terjadi penumpukan guru. Sehingga menggugah kami untuk membuat PKM GT dengan judul Surat pernyataan kesediaan di tempatkan mengajar sesuai daerah penempatannya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

            Di dalam masalah pendidikan di Indonesia yang masih sangat komplek, salah satu masalah pendidikan di Indonesia yang masih belum tertuntaskan oleh pemerintah adalah pemerataan tenaga pendidik atau guru di indonesia. Lulusan tenaga pendidik atau guru di kota mungkin sangat melimpah, namun pendidikan di daerah-daerah khususnya di daerah yang terpencil masih kekurangan bahkan tidak ada tenaga pendidik yang berkompeten karena terbatasnya tenaga pendidik.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan yang dapat diambil yaitu:

-        Untuk menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia masih kurang berkualitas terutama di daerah terpencil

-        Agar menimbulkan kesadaran masyarakat, pemerintah, tenaga pendidik khususnya bahwa daerah terpencil juga membutuhkan pendidikan yang layak dan sesuai.

Manfaat

Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat yang dapat diambil yaitu:

Bagi Siswa/mahasiswa

-                      Dapat dijadikan pengetahuan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang  layak yang selayaknya didapat oleh siswa di kota-kota.

Bagi pemerintah

-                      Agar lebih meningkatkan usaha atau program pemerataan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil

Bagi tenaga pendidik/guru

-                      Menimbulkan kesadaran dan kepedulian terhadap mutu pendidikan di daerah terpencil

-                      Menimbulkan kesediaan seumpama ditugaskan di daerah-daerah terpencil.

GAGASAN

 Guru di Indonesia

            Guru adalah salah satu sarana yang penting bagi siswa dalam mendapatkan pendidikan atau pelajaran. Guru juga dapat menjadi motivator dalam dunia pendidikan. Guru di Indonesia sebenarnya sudah sesuai dan mencuukupi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Standart guru sudah cukup, baik dalam bidang akdemik, mental, dan psikologis bahkan standart kompetensi guru minimal S1 dan menuju ke S2.

            Guru merupakan sarana terpenting di dunia pendidikan apalagi untuk kalangan TK, SD, SMP Dan SMA sederajat. Lulusan sarjana guru di setiap universitas berpuluh-puluh ribu lulusan di setiap tahunnya. Guru harus menjadi tenaga pendidik yang berkualitas agar pendidikan di Indonesia lebih baik dari tahun ke tahun.

            Jika tenaga guru tidak berkompeten, maka secara otomatis mungkin siswa juga akan tidak mengerti dengan pelajaran yang diajarkan. Di samping itu juga banyak guru yang tidak relevan, maksudnya guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya tenaga pendidik terutama di daerah-daerah yang terpencil. Mau tidak mau guru yang diberi tugas untuk mengajar pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya  atau sekedar sepengetahuannya saja. Contohnya: guru dengan ijazah Sarjana dari jurusan sejarah dengan terpaksa mengajar pelajaran geografi karena tidak adanya guru geografi disekolah itu. Masalah seperti itu sangat memprihatinkan di dunia pendidikan di Indonesia, padahal lulusan pendidikan geografi dari universitas di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Hal tersebut tidak baik bagi siswa jika guru tidak kompeten, yang mengajar hanya dengan cara ceramah satu arah maka murid akan berpaku pada apa yang disampaikan oleh guru tersebut.

Pemerataan Guru di Indonesia

            Tenaga pendidik di Indonesia ditiap tahunnya sudah mulai meningkat. Dibuktikan dengan adanya guru dahulu yang kedudukannya masih dianggap masih rendah.Namun, dengandemikiantugas guru tetapsamayaitumencerdaskananakbangsa, Gage dan Berliner (dalamSuyonodanHariyanto, 2011:187)berpendapatbahwamelihatadatigafungsiutama guru dalampembelajaran, yaitusebagaiperencana (planner), pelaksanadanpengelola (organizer), danpenilai (evaluator). Tugas yang diembanseorang guru tidaklahmudahnamunbutuhpendidikan yang panjang.Inimengakibatkanguru saat itu masih sangat sedikit peminatnya, untuk itu lulusan guru sangat sedikit dan mengakibatkan pemerataan guru di Indonesia masih belum sempurna dikarenakan jumlahnya yang masih sedikit.

            Guru masih difokuskan untuk diletakkan atau ditempatkan di kota. Didaerah pedesaan atau didaerah masih kurang bahkan hampir tidak ada tenaga pendidik disetiap tahunnya. Namun, sekarang guru merupakan profesi yang sangat digandrungi di Indonesia. Jumlah lulusan sarjana guru disetiap tahunnya pun meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

            Jumlah tenaga pendidik yang meningkat ini malah menjadi problem bagi bangsa Indonesia. Dengan jumlah tenaga pendidik yang banyak ini, Tenaga pendidik kurang berkenan juka ditempatkan didaerah pedalaman. Program pemerataan guru disini kurang didukung sendiri oleh tenaga pendidik yang kurang profesional dalam penempatan bekerja.

            Dengan sikap seperti itu menyulitkan pemerintah dalam program pemerataan guru di Indonesia tersebut. Tenaga pendidik beranggapan bahwa jika ditempatkan mengajar di pedalaman, jauh dari aktivitas kota, selain itu medan yang berat dalam menempuh perjalanan menuju daerah terpencil tesebut. Selain itu tenaga pendidik juga harus jauh dari keluarganya.

            Alasan-alasan tersebut banyak diuraikan tenaga pendidik. Setelah lulus diharapkan tenaga didik siap ditempatkan mengajar dimana saja. Lulusan tenaga pendidik diharuskan memiliki profesionalitas  yang harus ada didalam jiwa seeorang dalam mengambil keputusan dalam mengambil profesi sebagai seorang tenaga pendidik. Dan salah satu bentuk profesionalitas adalah seorang pendidik harus mau ditempatkan didaerah-daerah pedalaman.

            Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di tanah air, peran seorang guru membawa pengaruh yang besar sekali. Oleh karena itu, dalam upaya pembenahan guru tidak hanya dilakukan dalam sektor pembenahan pendidikan guru semata, tetapi harus diikuti dengan pembenahan managemen guru dilapangan. Sehingga ketimpangan guru dilapangan nyatanya masih menjadi ironis.

            Pada penutupan kegiatan orientasi awal program PPG SM-3T UPI yang diselenggarakan pada Sabtu, 2 Maret 2013 di gedung Kebudayaan kampus UPI jl. Dr. Setya budhi no. 229 Bandung “ disatu sisi banyak sekolah yang terjadi penumpukan guru, tetapi banyak juga sekolah yang masih mengeluh kekurangan guru, sehingga ini menjadikan pemerataan guru masih dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, disekolah yang kekurangan guru tersebut ada guru yang merangkap menjadi kepala sekolah, bahkan ada guru yang merangkap menjadi tukang kebun”.

            Distribusi guru di Indonesia masih belum efektif, kebanyakan guru masih belum sadar untuk mengabdikan diri sepenuhnya terhadap tanah air Indonesia. Namun, dengan adanya program PPG SM-3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dapat bisa mulai membantu pemerintah dalam program pemerataan guru di Indonesia.

            Sebagai calon pendidik (guru) dimasa yang akan datang kita harus berfikir bagaimana mendidik kepada generasi muda untuk menjadi generasi yang lebih baik., mengenai pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan yang paling penting dapat membentuk karakter diri yang sesuai dengan ideologi bangsa.

            Pemerintah sudah melakukan berbagai program dalam rangka pemerataan guru di Indonesia. Selain kegiatan PPG SM-3T, pemerintah baru-baru ini melakukan kegiatan USAID PRIORITAS yang bertempat digedung pertemuan PKK Labuhanbatu pada tanggal 31 Juli 2013, yang mengudang segenap Stake Holder pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten Labuhanbatu dalam kegiatan sosialisasi penataan dan pemerataan guru diKabupaten Labuhanbatu yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Labuhanbatu yang didampingi kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu.

            Dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ada 3 komponen yang menjadi dasar USAID PRIORITAS untuk meningkatkan mutu pendidikan dkabupaten Labuhanbatu yaitu:

-          Komponen satu: meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah melalui pelatihan guru pra- dan dalam jabatan.

-          Komponen dua: meningkatkan tat kelola dan managemen pendidikan

-          Komponen tiga: meningkatkan koordinasi antar institusi pendidikan ditingkat nasional, profinsi, kabupaten dan sekolah.

Seharusnya pemerintah dalam melaksanakan program pemerataan guru juga diimbangi dengan sosialisasi dana yang sesuai. Misalnya guru yang ditempatkan didaerah pedalaman gaji yang diterima lebih tinggi dari guru yang ditempatkan dipusat kota. Dalam sistem pendidikan yang sedang dikembangkan di Indonesia ada 2 opsi yaitu, banyak guru dengan mutu yang rendah atau lebih sedikit guru dengan mutu yag lebih tinggi.

            Dari survei USAID PRIORITAS menyampaikan bahwa realitas Indonesia saat ini adalah jumlah guru terlalu banyak tetapi penataannya tidak merata dan pada umumnya mutunya masih rendah. Tujuan penataan dan pemerataan guru adalah untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan dalam dan antar kabupaten. Karena, mutu pendidikan adalah berorientasi pada kebutuhan belajar siswa- bukan kebutuhan guru.

Dari berbagai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, nyatanya program pemerintah mengenai pemerataan tenaga pendidik belum sempurna dan belum efektif, masih banyak daerah-daerah yang masih kekurangan guru. Hal tersebut terjadi dengan bebrbagai sebab, seperti kurang tegasnya pemerintah atau peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, maka kami ingin menyampaikan ide atau gagasan tentang program pemerataan guru, yaitu dengan menggunakan surat pernyataan yang berisi bersedia jika ditempatkan mengajar dimanapun, dan jika melanggar maka bersedia untuk dicabut sebagai pegawai negeri.

Peraturan yang tidak tegas membuat guru masih tidak memperdulikan penugasan atau perintah untuk mengajar di daerah pedalaman. Hal iniakanmengakibatkanmasyarakat yang tinggal di daerahpedalamanakanbutailmu, kurangnyapengetahuanjugaakanberpengaruhterhadapmajunyapendidikan di negara Indonesia. Segalamasalah yang dihadapi Indonesia khususnyamasalahpendidikantidakakanpernahlepaskaitannyadenganpemerintah, karenasegalanya yang memilikiperanandiladalahpemerintah.

Contoh sederhana surat pernyataan kesediaan ditempatkan di daerah pedalaman.

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH

 KABUPATEN.....................

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                          :

Tempat, tanggal lahir                  :

Alamat                                        :

No telepon/HP                            :

Lulusan                                       :

Universitas                                  :

NIP                                             :

            Menyatakan bersedia untuk ditempatkan dimana saja, dan kapan saja, jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dikeluarkan sebagai aggota pegawai negeri sipil.

Atas perhatian bapak/ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Malang,..........................2013

Kepala Dinas Pendidikan                                     Pembuat Pernyataan

(...............................)                                            (................................)

KESIMPULAN

Masalah pendidikan yang masih sulit di atasi di Indonesia adalah masalah penataan dan pemerataan tenaga pendidik atau guru, meskipun telah dilakukan berbagai usaha dengan program-program yang bertujuan meminimalisir masalah tersebut, nyatanya masalah tersebut masih menjadi momok yang sulit untuk di atur.

Masalah penataan dan pemeraan guru dapat menimbulkan masalah yang besar di dunia pendidikan, dengan tidak adanya guru atau terbatasnya tenaga pendidik membuat guru lainnya mengajar tidak relevan yaitu mengajar tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki, akan membuat pelajaran yang diajarkan tidak efektif dan siswa tidak berkompeten dalam materi tersebut.

Susunan organisasi Tim Penyusunan Dan Pembagian Tugas

NO	NAMA/NIM	Program studi	Bidang ilmu	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1	Dwi  Lidiawati	S1 Pendidikan Sejarah	Sejarah	Di Universitas Negeri Malang (09.00-15.00)	Mengidentifikasi masalah yang menyangkut tenaga kependidikan
2	Herlin Dwi Rahmania	S1 Pendidikan Sejarah	Sejarah	Di Universitas Negeri Malang (09.00-15.00)	Memaparkan uraian contoh program-program pemerintah untuk masalah pemerataan tenaga pendidik

Surat pernyataan ketua TIM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                     : Dwi Lidiawati

NIM                      : 130731615709

Program Studi       : S1 Pendidikan Sejarah

Fakultas                 : Fakultas Ilmu Sejarah

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul :Program Pemerataan Tenaga Pendidik di Indonesia dengan Menggunakan Surat Pernyataan yang Mengikat

yang diusulkan untuk tahun anggaran  2013 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 26 Oktober 2013

Mengetahui,  Yang menyatakan,

Pembantu Rektor/Ketua

Bidang kemahasiswaan,

                                                                                                Meterai Rp6.000

Cap dan tanda tangan                                                             Tanda tangan

( Nama Lengkap )                                                                   ( NamaLengkap)

NIP/NIK                                                                                             NIM

DAFTAR RUJUKAN

Suyono,&Hariyanto. 2011. BelajardanPembelajaran. Surabaya: PT RemajaRosdakarya.

Tanpa Nama. Dasar Pendidikan dalam Konsep dan Makna Belajar, (Online), (http://mjieschool.multiply.com/journal/item/36?&show_interstitial=1&u=   %2Fjournal%2Fitem), diakses 24 Oktober 2013.

Wikipedia. Pendididkan di Indonesia, (Online),

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia), diakses 24 Oktober 2013.

Wikipedia. Pendidikan, (Online)

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan), diakses 20 Oktober 2013.